Kab.Tangerang
Paska Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Tigaraksa, Sejumlah Galian Tanah Ilegal (GTI) tanpa rasa takut masih tetap buka (Kamis, 24 Oktober 2024)
Seperti telah diketahui publik, Komisi I dan VI DPRD Kabupaten Tangerang telah menyarankan Kadishub dan Kasatpol PP Kabupaten Tangerang untuk mundur dari jabatannya jika tidak bisa menutup galian tanah ilegal yang telah menimbulkan dampak yang membahayakan bagi masyarakat.
Seperti yang dilaporkan masyarakat melalui Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH) bahwa telah terjadi pengrusakan lingkungan dan alih fungsi secara brutal oleh sejumlah oknum secara masif, hingga saat ini masyarakat dan publik masih berharap kejelasan dan sikap tegas POL PP Kabupaten Tangerang
Dimintai pendapatannya, Pemantau Kinerja Aparatur, Fahrur Rozi yang merupakan Analis Kawakan dari DPD LSM PENJARA PN Banten menyampaikan argumentasinya
"Sejak awal dibuka nya galian tanah di wilayah Kecamatan Kronjo saya mengetahui secara percis, modal pengelola galian itu juga didapat dari seorang Anggota DPRD, dan sepengetahuan saya pihak pengelola galian juga sudah berkoordinasi dengan POL PP Kabupaten Tangerang hingga ke Polda, jika sampai saat ini masih tetap buka itu wajar, Pak Agus selalu Kasatpol PP Kabupaten Tangerang juga dilema"ungkapnya
Fahrur Rozi juga memperkirakan bahwa *sebelum Pergantian Kasat pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang* galian tanah ilegal tidak akan ditindak secara tegas "sebelum ada pergantian Kasat atau Pak Agus bersedia mundur dari jabatannya, galian tanah ilegal tidak mungkin dapat ditindak tegas, karena mustahil bila belum menerima sesuatu, RD sering bilang sudah kasih, kalau pun ditindak paling hanya sebatas formalitas seperti yang sudah sudah"tuturnya
Dalam pantau awak media, hingga saat ini beberapa titik galian tanah ilegal di Kandawati Kecamatan Gunung Kaler, Kampung Klebet Desa Gandaria, Desa Blukbuk Kronjo masih tetap buka tanpa ada rasa takut seakan kebal hukum (*Tim*)
