Kab.Tangerang
Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) PN DPD Banten, melalui Fahrur Rozi selaku Kepala Divisi Kajian dan Analisa mengkritik sikap dan kinerja Tim Pengawas Kecamatan Kresek (Kamis, 7 November 2024)
Pasalnya menurut Fahrur Rozi bahwa secara prosedur, dalam suatu kegiatan yang menggunakan anggaran APBD mesti tranparan, karena masyarakat punya hak untuk mengetahui
"Temuan dikegiatan proyek paving itu sudah saya dokumentasi, dari segi kelebaran dengan model casting yang seperti itu sangat tidak cocok, gang itu sangat sempit, pemadatan sebelum paving blok dipasang juga tidak dilakukan, artinya bisa rentan amblas, papan informasi juga belum dipasang, indikasi terjadi nya dugaan pengurangan volume dan penurunan kwalitas bisa nya terjadi, dalam hal ini tim pengawas dari Kecamatan Kresek semesti nya segera memberikan teguran pada pihak pelaksana"terangnya
Lebih lanjut Rozi menegaskan "saat ini masih dalam tahap pengerjaan, tidak bisa belum bisa kami simpulkan, yang jadi persoalan adalah sistem pengawasannya yang kurang inten, indikasi dugaan terjadinya penurunan kwalitas dalam pantauan saya sangat jelas, untuk dugaan pengurangan volume belum bisa kami simpulkan"ungkapnya (As)
